DPRD Sumut Minta Pemekaran Nias Jadi Prioritas - Sumut Times - Portal Berita Sumut Terupdate - News For People

Berita Terbaru

Monday, September 2, 2019

DPRD Sumut Minta Pemekaran Nias Jadi Prioritas

Anggota DPRD Sumut dari Kepulauan Nias bersama Ketua BPPPKN berauduensi ke kantor kementerian pertahanan Senin 2/9 siang (sumuttimes/ist)
Sumuttimes.com - Anggota DPRD Sumut yang berasal dari Kepulauan Nias, Lidiani Lase, Fanotona Waruwu, Philips Perwira Juang Nehe, Arota Lase, Fajar Waruwu dan Yasmujur Gea bersama Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPPPKN), Mayjen TNI (Purn) Drs. Christian Zebua, MM, Auduensi ke kantor Kementerian Pertahanan Senin (2/9/2019) siang, di Jakarta.

Lidiani Lase mengatakan, bahwa kedatangan mereka untuk meminta dukungan supaya Pemekaran provinsi direkomendasikan kepada Presiden dan mohon supaya Moratrium dibuka dan Nias dapat prioritas pertama untuk pemekaran.

Sebab, sejak tahun 2014 silam, Nias itu sudah memenuhi syarat dan rekomendasi untuk pemekaran menjadi sebuah provinsi. Namun, terjadi moratorium pada masa pemerintahan Jokowi menghambat cita-cita pemekaran tersebut.

"Sudah dari tahun 2014, syarat untuk jadi provinsi sudah dipenuhi Nias," beber Lidiani.

Lanjut Lidiani, ada 2 cara untuk memekarkan Nias jadi Provinsi. Pertama, usulan dari daerah dengan syarat admnistarsi, teknis, kewilayahan dan kedua pertimbangan strategi nasional, dengan syarat memiliki 2 pulau terluar, daerah perbatasan, daerah tempat yang berpengaruh dengan kepentingan strategi nasional dan keutuhan NKRI

Saat ini, terdapat 6 pulau di Nias sudah berdiri cottage atau penginapan yang dikelola asing. Tentu saja, ini harus diantisipasi karena merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Dimana Mendagri menyatakan Nias memenuhi syarat untuk menjadi provinsi dengan cara yang kedua dengan syarat harus ada rekomendasi dari menteri pertahanan.

Mirisnya, banyak pulau-pulau kecil  di Nias yang tidak bisa dimasuki warga Nias dan sulit dikontrol secara maksimal, sehingga sangat rentan digunakan sebagai lokasi kegiatan ilegal.

Sementara itu, Dirjen Strahan diwakili oleh MG. Rizerius Eko Hasibuan berjanji untuk menyusun kajian terkait dengan pemekaran nias menjadi provinsi dari perspektif strategi pertahanan dan keamanan.(sumuttimes/zat)