Akrobat Politik DPRD Sumut, APBD Perubahan TA.2019 Anti Klimaks Langgar Tatib - Sumut Times - Portal Berita Sumut Terupdate - News For People

Berita Terbaru

Tuesday, September 10, 2019

Akrobat Politik DPRD Sumut, APBD Perubahan TA.2019 Anti Klimaks Langgar Tatib

Sutrisno Pangaribuan, ST (sumuttimes/zat)
Sumuttimes.com - Sutrisno Pangaribuan
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyebutkan akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib.

Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu keputusan menyerahkan penyelesaian APBD Perubahan TA.2019 ke Kemendagri. Beberapa oknum anggota DPRD diduga sebagai "aktor intelektual" gerakan melanggar tata tertib, melakukan manuver. Salah satunya tindakan "over acting" anggota BKD yang mencoba mengaitkan kehadiran Anggota DPRD di sidang paripurna dengan kode etik.

Oknum Anggota BKD DPRD itu "cari muka" dengan menyerahkan daftar kehadiran 31 Anggota DPRD kepada pimpinan. Tindakan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sidang paripurna. Sementara kegiatan paripurna pembahasan APBD Perubahan TA.2019 jelas- jelas melanggar tata tertib. Tindakan tersebut merupakan pelangaran kode etik, namun oknum anggota BKD tersebut sudah gelap mata, aksi akrobatik lebih penting daripada menegakkan tata tertib.

Pernyataan demi "kepentingan rakyat" sebagai bentuk kebohongan publik. Selama 5 Tahun sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum pernah ada perdebatan menyangkut rakyat. Perdebatan hanya seputar upaya mengakomodasi kepentingan orang per orang maupun kelompok.

Jejak digital masih menyimpan perubahan sikap dari beberapa oknum anggota DPRD yang awalnya menolak, namun diakhir sangat bersikukuh melanjutkan paripurna meskipun melanggar tata tertib. Perubahan itu tidak berdiri sendiri, diduga ada "sesuatu" yang memengaruhi perubahan sikap tersebut. Ada oknum yang "garang" mengoreksi sikap gubernur, namun menjadi penggonggong utama mendukung paripurna "illegal".

Ada manuver oleh oknum anggota DPRD, ada pula "aksi" tekanan publik kepada Ketua DPRD. Kalau Gubernur yang menolak APBD Perubahan TA.2018, boleh; kalau DPRD yang menolak karena ingin menegakkan aturan, tidak boleh!

Paripurna harus dijalankan meskipun melanggar tata tertib, bahkan hanya dihadiri 51 orang pun mainkan. Sementara syarat kuorum untuk pengambilan keputusan tentang Ranperda harus dihadiri sekurang- sekurangnya 2/3 dari 100 anggota DPRD. Syarat minimal kuorum adalah 67 orang hadir secara fisik, bukan 67 tanda tangan.

Maka sesuai dengan proses diatas, Kemendagri harus menolak melakukan evaluasi terhadap Ranperda produk sidang paripurna "illegal". Jika Kemendagri juga tetap melakukan evaluasi, maka Kemendagri pun menjadi bagian yang turut bertanggungjawab secara moral dan hukum atas pelanggaran tata tertib DPRD.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak semula telah mengingatkan semua pihak untuk patuh dan taat terhadap tata tertib. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak ikut bertanggungjawab terhadap proses dan hasil paripurna yang tidak sah. Dan jika kemudian ada persoalan hukum yang muncul akibat pelangaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tidak terlibat, namun bersedia memberikan bukti- bukti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja." tutup Sutrisno Pangaribuan. (Sumuttimes/zat)